PALEMBANG, SUMSEL, – Ratusan masyarakat tani dari sembilan desa di Provinsi Sumatera Selatan melakukan aksi jalan kaki long march dari kantor DPRD Sumatera Selatan melintasi jalan Bpom Sembilan menuju kantor ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (28/09) siang.
Dengan menggunakan mobil komando, spanduk dan pengeras suara, ratusan masyarakat tani yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan (WALHI Sumsel), menuntut pemerintah mengetaskan masalah konflik agraria yang dialami masyarakat di provinsi sumatera selatan.
Momen peringatan hari tani nasional serta belum adanya solusi dari pemerintah membuat masyarakat ini terus menerus menyuarakan dan melakukan perlawanan meskipun harus tersingkirkan dari lahan sebagai sumber pencarian kehidupan.
Para petani ini menyebutkan, konflik agraria yang dihadapi petani dengan perusahaan tentang penerbitan hgu perusahaan perkebunan tidak kunjung usai.
Pemerintah belum serius menjalankan reforma agraria sesuai uupa no.5 tahun 1960/ dan undang-undang dasar 1945.
Yati salah satu warga asal kabupaten Musi Rawas mengatakan, dirinya dan beberapa masyarakat tani lainnya tergusur dari lahan tempat tinggal mereka.
“Sudah hampir enam tahun terakhir kami tergusur dari tempat tinggal kami akibat ulah perusahaan yang semena-mena merebut lahan tempat tinggal kami.
Kami harus mengadu kemana lagi, pemerintah lah yang menjadi harapan kami agar kami mendapatkan kembali hak kami yang telah dirampas perusahaan,” ungkap Yati dalam orasinya diatas mobil komando.
Sejumlah perwakilan petani dan organisasi walhi diterima ATR/BPN Sumsel, namun disayangkan pertemuan yang diharapkan tidak terbuka untuk umum.
Para wartawan tidak diperkenankan melakukan peliputan dalam mediasi antara ATR/BPN dan perwakilan masyarakat tani dan pengurus walhi sumatera selatan tersebut.
Usai aksi di depan kantor ATR/BPN ratusan pengujuk rasa ini juga melakukan long march ke Kantor Gubernur Sumatera Selatan di Jalan Kapten A.Rivai.
-
